WALENEWS.COM, MANADO – GMNI Manado soroti pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Manado.
Diketahui pungli tersebut berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, dengan masing-masing siswa dipungut Rp.15.000 dalam pembuatan KTA.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado, Aklif Dehima, mangatakan jika pihaknya juga menolak tegas upaya pungutan liar dalam pembuatan KTA Pramuka di SD dan SMP yang ada di Kota Manado.
GMNI Manado juga mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado agar mengevaluasi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Manado serta Kepala Sekolah yang melakukan pungutan liar dalam pembuatan KTA Pramuka.
“Kadis Pendidikan dan Kebudayaan harus bertanggung jawab atas rekomendasi pungutan liar yang sudah dikeluarkan. Dan mengembalikan uang yang sudah dipungut dari siswa,” ujar Ketua DPC GMNI Manado, Bung Aklif Dehima, Kamis (7/5/2026) di Kota Manado.
Aklif Dehima juga mempertanyakan komitmen Pemerinta Kota Manado terhadap pendidikan gratis di Kota Manado.
“Jika dalam waktu tiga hari dana yang telah di pungut ke siswa tidak dikembalikan, maka kami akan datangi Pemkot Manado untuk mempertanyakan kepada Walikota dan Wakil Wali Kota dalam komitmen Pemkot Manado terhadap pendidikan gratis di Kota Manado,” tutup Aklif Dehima.
Saat di konfirmasi, Kadis Pendidikan Manado, Bart Assa, menegaskan bahwa tudingan adanya pungutan yang dikaitkan dengan dinas maupun Kadis adalah keliru dan perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta objektif.
Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa KTA Pramuka Digital merupakan program nasional Gerakan Pramuka melalui aplikasi AyoPramuka, yang diluncurkan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) untuk mendukung digitalisasi dan integrasi data anggota secara nasional.
“Penting dipahami bahwa program ini adalah agenda organisasi Gerakan Pramuka, bukan kebijakan Pemkot Manado atau Dinas Pendidikan,” tegas Assa.
