WALENEWS.COM, Manado – Ketua Prabowo Subianto Center (PSC) Sulawesi Utara (Sulut), Matulandi Supit, mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dan terukur menghadapi kemarau panjang yang berdampak pada ketersediaan air serta keberlangsungan sektor pertanian dan peternakan.
Menurut Matulandi, salah satu langkah yang dapat segera dilakukan pemerintah adalah memperluas pembangunan sumur bor di berbagai daerah yang mengalami kekeringan. Upaya tersebut, menurutnya, perlu didorong menjadi gerakan berskala nasional dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
“Solusi untuk kemarau panjang, pemerintah bisa menggalakkan sumur bor di seluruh Indonesia,” kata Matulandi, Rabu (26/08/2026).
Pemerhati lingkungan dan budaya ini menilai pemerintah pusat, khususnya Presiden, memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mendorong percepatan penyediaan sumber air di daerah-daerah yang terdampak kemarau.
Matulandi mencontohkan penanganan kekeringan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana pembangunan sumur bor disebut dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat ketika ada intervensi dan dukungan pemerintah.
“Kalau Presiden bisa melakukan di NTT, tiga hari sudah ada air di NTT. Cuma proses pemerintah daerah tidak benar-benar siap,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai diperlukan sentuhan pemerintah pusat agar penanganan kemarau tidak berjalan sendiri-sendiri di setiap daerah. Menurutnya, persoalan kekeringan perlu ditempatkan sebagai agenda nasional sehingga pemerintah daerah memiliki dorongan yang lebih kuat untuk bergerak.
“Mesti ada sentuhan pemerintah menjadi gerakan nasional untuk menghadapi kemarau. Karena kalau tidak ada suara dari nasional, daerah tidak berjalan,” katanya.
Matulandi juga mendorong pemerintah daerah lebih proaktif menyampaikan kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing kepada pemerintah pusat.
“Mengetuk pintu pemerintah nasional, dalam hal ini Presiden. Inisiatif ini yang kurang di pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia meyakini inisiatif pemerintah daerah untuk mengusulkan program penanganan kekeringan secara konkret akan mendapat perhatian apabila disertai perencanaan yang jelas dan kebutuhan yang terukur.
Selain menyediakan sumber air melalui sumur bor, Matulandi menekankan pentingnya pembangunan bak penampungan air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Air dari sumur bor, menurutnya, dapat dialirkan ke lahan persawahan melalui jalur irigasi yang telah tersedia atau dibangun oleh masyarakat.
“Kalau untuk persawahan, buatlah bak penampungan air dengan hasil sumur bor. Jalur irigasinya pasti sudah ada dibuat masyarakat, tinggal mengalirkan airnya saja,” katanya.
Menurutnya, fasilitas pendukung sebenarnya sudah tersedia di banyak daerah. Pemerintah tinggal memastikan sumber air, sarana penampungan, jaringan distribusi, serta kebutuhan operasional seperti bahan bakar untuk menjalankan peralatan.
Matulandi juga menyinggung potensi teknologi pengeboran yang dimiliki sektor energi di Sulawesi Utara. Ia menyebut Pertamina Lahendong sebagai salah satu pihak yang memiliki kemampuan pengeboran dalam skala dan kedalaman tertentu.
“Kalau kurang untuk mengebor dalam skala besar, ada Pertamina Lahendong yang bisa menggali dengan kedalaman berapa kilometer ke bawah. Jangankan air, minyak saja bisa dapat,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan kemarau tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga harus diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan.
Menurutnya, pertanian dan peternakan harus menjadi prioritas karena kekeringan berkepanjangan dapat mengganggu produksi pangan apabila ketersediaan air tidak segera diantisipasi.
“Yang mendasarkan itu pertanian dan peternakan. Tetap harus dijaga ketersediaan pangan,” tegasnya.
Selain untuk kebutuhan pertanian dan peternakan, Matulandi menilai pembangunan sumur bor dan bak penampungan air juga dapat menjadi langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau panjang.
Ia mengatakan, kondisi kekeringan yang terjadi di banyak wilayah Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, membuat potensi kebakaran perlu diantisipasi sejak dini. Ketersediaan sumber air di berbagai titik dinilai dapat membantu masyarakat dan petugas ketika terjadi kebakaran.
“Ini juga bisa menjadi antisipasi jika nanti terjadi kebakaran, mengingat banyak lokasi bahkan hampir seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, sudah mengalami kekeringan,” ujarnya.
Menurut Matulandi, apabila sumber air sudah tersedia di sekitar wilayah yang rawan kekeringan, masyarakat akan memiliki cadangan air yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat, termasuk ketika terjadi kebakaran.
“Ketika nanti, yang tidak kita harapkan, kebakaran terjadi, sudah ada sumber air untuk membantu memadamkan api. Dan mungkin takkan ada lagi kebakaran karena kekeringan sudah teratasi,” katanya.
Matulandi berharap pemerintah tidak hanya menunggu kondisi kekeringan semakin parah, tetapi mulai membangun sistem penyediaan air yang dapat digunakan ketika musim kemarau datang. Dengan perencanaan dan intervensi sejak awal, dampak kemarau terhadap masyarakat, pertanian, peternakan, hingga potensi kebakaran dapat ditekan.
Ia menilai penyediaan sumber air secara permanen bukan hanya solusi menghadapi kemarau saat ini, tetapi juga investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
