WALENEWS.COM, Manado – Momentum 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) dan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Masyarakat Sipil Sulut mendesak Prabowo-Gibran hentikan kejahatan HAM dan kekerasan terhadap perempuan.
Koordinator Gerakan Perempuan Sulut, Ruth Ketsia Wangkai mengatakan, 10 Desember 2024 adalah puncak rangkalan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKIP), yang aktivitasnya sudah dimulai sejak tanggal 25 November, yang diperingati sebagai Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sebagai agenda global, kampanye ini dilakukan setiap tahun untuk mendorong kepada upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.
“Kami, jaringan masyarakat sipil Sulut, khususnya organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya, di antaranya Gerakan Perempuan SULUT (GPS) – dalam rangkaian solidaritas peringatan Hakip dan di bawah terang tema yang ditetapkan secara nasional lindungi semua, penuhi hak korban, akhiri kekerasan terhadap perempuan,” kata Wangkai, Selasa (10/12), di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado.
Ditambahkannya, sebagai sebuah gerakan yang menghimpun puluhan organisasi, lembaga, komunitas dan individu yang sevisi dan concern pada isu-isu kemanusiaan lebih khusus bergerak pada kerja-kerja advokasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (dan Anak) – GPS menyerukan kepada kita semua sebagai elemen dan gerakan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya organisasi jurnalisme dan lembaga hukum – untuk terus solid dan sinergis memperkuat jaringan serta perjuangan dalam melawan kekerasan.
“Mari bersama-sama berperan aktif memperkuat kerja-kerja advokasi, terutama dalam mengawal negara dalam melakukan kewajibannya melindungi setiap warga negara dan memenuhi HAM. Tetapi juga, sebagai gerakan masyarakat sipil, kita punya tanggung jawab bersama untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan korban kekerasan berbasis gender, yang kian fenomenal bahkan tahun-tahun belakangan ini tercatat bahwa Sulut darurat kekerasan seksual,” ujar Wangkay.
“Mari bersama-sama berjuang bagi pemenuhan hak-hak korban, yang tak jarang terabaikan/terhambat penanganannya justru oleh lembaga-lembaga negara terkait sehingga menjauhkan korban dari rasa keadilan. Sebaliknya, pelaku bebas berkeliaran tanpa jeratan hukum yang Ssemestinya menurut undang-undang yang berlaku. Permudah proses penanganan hukum yang tentunya mesti berperspektif dan berpihak pada korban,” sambung Wangkay.
Lebih lanjut, GPS sebagai gerakan yang menghimpun para aktivis pembela HAM menyerukan kepada negara, lebih khusus kepada aparat hukum terkait, untuk stop kriminalisasi terhadap perempuan-perempuan pembela HAM entah mereka aktivis sosial, aktivis kemanusiaan, lawyer, pendamping korban.
“Stop intimidasi dan tekanan. Sebaliknya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada kami, para perempuan pembela HAM. Ingat bahwa salah satu rangkaian peringatan 16 HAKIP adalah momentum Hari Internasional Perempuan Pembela HAM, yang akan selalu menjadi penanda akan setiap kontribusi perjuangan kami bagi keadilan dan kemanusiaan yang bermartabat, tetapi juga pengingat bahwa kerja-kerja kami juga tidak luput dari intimidasi bahkan ancaman penghilangan nyawa dalam membela hak-hak korban,” lanjut Wangkay.
Ditambahnya, GPS mendesak pemerintahan nasional yang baru, di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk hentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negeri ini dan tuntaskan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga kekerasan berbasis gender terhadap perempuan termasuk di dalam kasus-kasus kekerasan seksual.
“Negara semestinya mewujudkan kewajibannya sebagaimana seruan tema nasional 2024 ini lindungi semua, penuhi hak korban dan akhiri kekerasan berbasis gender terhadap perempuan,” tandasnya.
