Petisi Gerakan Reformasi GMIM 2025, 14 Poin Penting Disampaikan ke BPMS

WALENEWS.COM, TOMOHON – Gerakan Reformasi GMIM 2025 kembali menyuarakan aspirasi jemaat melalui sebuah petisi yang disampaikan secara terbuka di depan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) yang menerima masa Aksi di lantai 3 Aula Sinode GMIM, Rabu (11/6/2025).

Petisi ini berisi 14 poin penting yang menyoroti krisis kepemimpinan dan masalah tata kelola keuangan di lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), terutama menyangkut peran dan posisi Pdt. Hein Arina sebagai Ketua BPMS.

Dalam petisi tersebut, para aspirator menyatakan dukungan terhadap program pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Royke Langi. Mereka menilai situasi kepemimpinan BPMS saat ini membingungkan karena terdapat dua tokoh yang dianggap berperan—Pdt. Hein Arina dan Plt. Ketua Pendeta Janny Rende—yang dinilai bertentangan dengan Tata Gereja GMIM Tahun 2021.

Berikut isi dari Petisi yang dibacakan oleh Pdt. Magritha C. Dalos, M.Teol, di depan BPMS GMIM yang hadir:

1. Mendukung penuh program pemberantasan korupsi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Irjen Royke Langi.
2. Kepemimpinan BPMS saat ini dalam kondisi vakum, membingungkan, dan jelas bertentangan dengan Tata Gereja GMIM Tahun 2021, karena adanya dua kepemimpinan yakni Pdt. Hein Arina dan Plt. Ketua Pendeta Janny Rende.
3. BPMS tidak diberikan kewenangan mutlak untuk menafsirkan Tata Gereja GMIM Tahun 2021, yang seharusnya menjadi hasil keputusan kolektif dalam Sidang Majelis Sinode.
4. Menyatakan dan menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dan proses hukum yang dijalani oleh Pdt. Hein Arina merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mewakili GMIM sebagai institusi gerejawi.
5. BPMS gagal mengelola dan menata keuangan bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pdt. Hein Arina, selaku Ketua Sinode GMIM, telah menjadi tersangka penyalahgunaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulut ke GMIM. Hal ini sangat memalukan dan mencoreng wibawa serta citra GMIM secara keseluruhan. Dampaknya, pengelolaan dan penataan keuangan di Sinode menjadi kacau.
7. Mendesak agar segera diagendakan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) terkait Perubahan Tata Gereja GMIM 2021 pada bulan Juli 2025, sebagaimana Keputusan Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) di Likupang 2, Tahun 2024.
8. Demi keutuhan dan kelanjutan program pelayanan serta kepemimpinan GMIM, kami meminta Pdt. Hein Arina segera mengundurkan diri dari jabatan Ketua BPMS GMIM.
9. Meminta pemberhentian Pdt. Hein Arina sebagai pekerja pegawai organik, karena tidak menjaga citra GMIM.
10. Menuntut transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, termasuk dana dari UKIT, Rumah Sakit GMIM, dan bantuan hibah pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah pelayanan GMIM.
11. Menolak dan menghentikan segala bentuk politisasi di dalam tubuh GMIM.
12. Menuntut penghentian tunjangan-tunjangan kepada Pdt. Hein Arina, karena yang bersangkutan tidak lagi menjalankan tugas-tugas pelayanan.
13. Meminta pemeriksaan menyeluruh atas penggunaan dana hibah yang diterima oleh program Kerukunan Keluarga Pendeta dan Guru Agama.
14. Jika BPMS tidak melaksanakan SMSI pada Juli 2025 dan Pdt. Hein Arina tidak mengundurkan diri sebagai Ketua BPMS, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan kekuatan yang lebih besar.

Petisi ini ditandatangani oleh dua tokoh GMIM, yakni Pdt. Joke P. S. Mangare, M.Th dan Pdt. Magritha C. Dalos, M.Teol.

Koordinator Pelaksana Aksi, Pdt. Joke Mangare, M.Th menyampaikan jika tuntutan dalam petisi tidak direspons maka para aspirator menyatakan siap datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar.

“Memang sengaja kita tidak membuat deadline waktu, Kita menunggu apa keputusan BPMS. Bisa saja tiga empat hari kedepan, bisa saja minggu depan kami akan kembali lebih banya lagi,” tegas Mangare.

Aksi damai ini berlangsung tertib, dengan pengawalan aparat keamanan.