WALENEWS.COM, TOMOHON – Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G. A. Rumajar, S.E, MI.Kom, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang diselenggarakan secara daring pada Senin, 24 Maret 2025, bertempat di Kantor Wali Kota Tomohon.
Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Dra. Lily Solang, M.M,. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kota Tomohon, Ruddie Lengkong, S.STP., MAP, Kepala Dinas Pangan Daerah Kota Tomohon, Novi Kainde, serta Kepala Dinas Kominfo, Novi Politon.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian melalui kanal YouTube resmi Kemendagri RI dan diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia, beserta jajaran pejabat daerah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan paparan terkait kondisi terkini perekonomian Indonesia. Ia menyoroti beberapa poin penting, termasuk hasil rapat dengan Presiden RI yang membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV tahun 2024 mencapai 5,02 persen, dan ini bukan hal yang mudah. Secara global, pertumbuhan tahunan PDB Indonesia berada di peringkat 41 dari 185 negara, peringkat 5 di ASEAN, dan peringkat 3 di G-20,” kata Tito dalam paparannya.
Tito juga menyoroti tingkat inflasi nasional yang menunjukkan tren positif.
“Tingkat inflasi tahunan Indonesia per Februari 2025 berada di angka -0,09 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa isu utama yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah harga bahan pangan yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam rakor tersebut, Tito juga menyinggung kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Beberapa provinsi seperti Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku mencatat pertumbuhan tertinggi.
Namun, sejumlah wilayah seperti Bangka Belitung, Papua, dan Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan yang lebih rendah, yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi.
Rakor ini diadakan sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah daerah diminta untuk terus berinovasi dalam mengendalikan inflasi serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Turut hadir dalam rakor ini Rakor ini diikuti oleh seluruh Gubernur di Indonesia beserta jajaran pejabat daerah, termasuk Kapolda, Pangdam/Danrem, Kajati, Sekda Provinsi, Inspektur Daerah Provinsi, Inspektur Kodam, Pimpinan Wilayah Bulog Provinsi, Kadin, serta kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, perhubungan, ESDM, perencanaan pembangunan daerah, PU, dan statistik.
Selain itu, seluruh Bupati dan Wali Kota di Indonesia juga turut hadir secara daring bersama Kapolrestabes, Dandim, Kajari, Sekda Kabupaten/Kota, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Cabang Bulog Kabupaten/Kota, Kadin, serta kepala perangkat daerah yang menangani sektor-sektor strategis dalam pengendalian inflasi.
