WALENEWS.COM, Manado – Respons terhadap wacana revisi UU Pilkada yang berpotensi mengembalikan pemilihan ke DPRD, mandat rakyat adalah yang paling penting yang harus kita jaga, dalam menjunjung tinggi reformasi jangan menarik mundur pola demokrasi yang sudah menjadi wibawa dalam proses pilkada .
Hal itu diungkapkan, Kordinator Daerah (Korda), Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus), Sulawesi Utara (Sulut), Naldya Gosal yang juga Kepala Bidang Aksi dan Pelayanan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Tomohon, saat diwawancarai Via aplikasi Masenger, Selasa (20/01/26).
“Sebagai pelaku masyarakat dalam pemberi hak suara
tentu menegaskan menolak hak demokrasi yang di telanjangi dengan adanya revisi UU Pilkada ini, dimana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” tutur Gosal.
“Tentu ini adalah sebagai bentuk penghianatan terhadap kedaulatan rakyat, yang secara prinsip negara ini adalah negara demokrasi. Kekuasan tertinggi berada di tangan rakyat,” sambungnya.
Menurutnya, tidak perlu ada tafsiran baru untuk menutupi prinsip ini. Mandat rakyat adalah yang paling penting yang harus kita jaga.
“Dalam menjunjung tinggi reformasi jangan menarik mundur pola demokrasi yang sudah menjadi wibawa dalam proses pilkada. Vox Populi, Vox Dei yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujar Gosal.
Dijelaskannya, jika dengan alasan urgensi pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui dprd dengan alasan efisiensi anggaran dan biaya PoIitik. Tentu ini tidak bisa kita hindari jika pun pilkada akan membutuhkan banyak dana dalam upaya mendorong prinsip negara sebagai negara demokrasi.
“Harusnya anggaran pilkada harus menjadi prioritas dalam mendorong kemajuan rakyat dalam berdemokrasi, jika money politik juga menjadi tolak ukur, dengan menjadikan rakyat sebagai alasan terjadinya politik uang ini tentu harusnya memberikan kesadaran diri,” jelas Gosal.
Ia juga menegaskan, politik uang tidak akan terjadi jika tidak ada jalur nya.
“Politik uang tidak akan terjadi jika tidak ada jalurnya. Rakyat hanya perlu didorong untuk kemajuan demokrasi, bukan di tarik undur dalam bereformasi,” tegasnya.
Disisi lain, ia mempertanyakan, dalam situasi ini apakah ini momentum dalam percobaan praktik bagi-bagi kue bagi para elit.
“Harusnya pemerintah saat ini memikirkan bagaimana menimalisir potensi gagalnya negara dalam berdemokrasi, menaikan kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang tentunya memberi dampak langsung terhadap proses pilkada,” terangnya.
“Kita tidak ingin kembali masuk dalam orde baru. Karna yang harus dibenahi partai politik dan aktornya, bukan rakyat sebagai pemilik hak dan kekuasan paling tinggi dan sistem nya,” tandasnya.
